KSPN mengapresiasi sikap Kementerian Perindustrian, Gaikindo, dan pelaku industri otomotif yang dinilai berupaya memperkuat basis produksi nasional.
Baca Juga: Analisis Ekonom Ungkap Risiko Besar Ekonomi Jika Jalur Minyak Dunia Terganggu Konflik Iran - Amerika
Ristadi menyebut pengadaan domestik berpotensi mencegah pemutusan hubungan kerja serta membuka peluang ekspansi manufaktur otomotif Indonesia.
Ia menegaskan kritik terhadap proyek impor bukan bentuk penolakan program pemerintah melainkan dorongan agar kebijakan berpihak pada tenaga kerja nasional.
Isu Efisiensi Harga dan Standar Emisi Kendaraan Dipertanyakan Publik
Korporasi PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan kendaraan impor lebih efisien dibanding produksi domestik, namun klaim tersebut dipertanyakan karena belum ada produksi lokal pembanding.
KSPN juga menyoroti informasi bahwa kendaraan Mahindra Scorpio pik up masih menggunakan standar emisi BS4 yang telah ditinggalkan India.
Organisasi buruh meminta KPK dan BPK mengaudit harga serta spesifikasi teknis guna memastikan tidak terjadi potensi penyimpangan anggaran negara.
“Kami meminta audit agar publik mendapatkan kepastian bahwa program ini benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujar Ristadi dalam pernyataan tertulis.
Baca Juga: Investigasi Tambang Pulau Gebe Ungkap Risiko Konflik Kepentingan dalam Ekspansi Industri Nikel
Debat Nasionalisme Ekonomi Menguat di Tengah Kebijakan Pengadaan Negara
Isu impor kendaraan Kopdes Merah Putih kini berkembang menjadi diskursus nasional mengenai implementasi nasionalisme ekonomi Indonesia.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui laman resmi menegaskan strategi pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada proyek negara.
Laporan menyebut pemerintah sedang mendorong penguatan industri manufaktur sebagai pilar pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Analisis Bloomberg menilai kebijakan substitusi impor menjadi kunci negara berkembang menjaga stabilitas ekonomi domestik.