INDONEISA24JAM.COM - Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar terjadi ketika jutaan warga justru kehilangan status kelas menengah?
Bagaimana mungkin ekonomi diklaim tumbuh hampir 5 persen, tetapi kelompok rentan miskin justru bertambah drastis?
Klaim pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi kembali menjadi sorotan setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penyusutan kelas menengah dan lonjakan penduduk rentan miskin.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Siapkan Rp45 Miliar, 15.293 KK Bogor Terdampak Tambang Tunggu Pencairan
Fenomena ini memicu pertanyaan serius mengenai validitas pertumbuhan ekonomi nasional periode 2021–2024.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menilai kondisi tersebut sebagai anomali ekonomi yang sulit diterima secara statistik.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sehat semestinya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Baca Juga: PT Kapuas Prima Coal Temukan Indikasi Emas di Kalimantan Tengah, Biaya Eksplorasi Rp421 Juta
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontradiksi Data Sosial Nasional
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 4,77 persen sepanjang 2021–2024, bahkan melampaui 5 persen pada 2022–2024.
Namun, pada periode 2019–2024, jumlah penduduk kelas menengah justru turun 9,48 juta orang.
Pada saat bersamaan, jumlah penduduk rentan miskin meningkat sekitar 12,7 juta orang menurut data resmi BPS.
Baca Juga: Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara: KPK Selidiki Aliran Dana hingga Kantor Pusat DJP
Anthony Budiawan menyebut kombinasi tersebut sebagai kontradiksi fundamental dalam teori pertumbuhan ekonomi.
“Jika ekonomi benar-benar tumbuh 5 persen, hampir mustahil kesejahteraan masyarakat memburuk secara masif,” ujar Anthony Budiawan dalam keterangannya.
Artikel Terkait
Greenland Jadi Sorotan: Presiden Emmanuel Macron Kirim Pasukan, Jaga Kepentingan Eropa di Arktik
Data LHKPN Ungkap Aset Rp979 Miliar Milik Gubernur Sherly Tjoanda, dari Tanah hingga Kas Jumbo
Agus Martowardojo Soroti Risiko Ekonomi di Balik Pembangunan Berbagai Proyek Strategis Nasional
Dugaan Suap KPP Madya Jakarta Utara Terstruktur, KPK Geledah DJP Pusat dan Telusuri Aliran Uang
Kontroversi Tambang Emas Ilegal Poboya Sulawesi Tengah: 3 Lembaga, 2 Versi, 1 Lokasi Bermasalah
Tambang Emas Ilegal Poboya Disorot: Ini 6 Poin Beda Sikap Polisi dan Pemprov Sulawesi Tengah
Indikasi Emas di Kalimantan Tengah, Kapuas Prima Coal Tbk Masih Kaji Nilai Ekonominya
Temuan Emas PT Kapuas Prima Coal Tbk Dinilai Wajar, ESDM Tekankan Akuntabilitas Tambang
Rp45 Miliar untuk Warga Kabupaten Bogor, Kompensasi Tambang Dikebut Pemprov Jawa Barat
Bantuan Tambang Kabupaten Bogor Belum Tuntas, 15.293 KK Masih Menunggu Pencairan Jawa Barat