Potensi Penghematan Rp130 Triliun dari Refocusing Belanja Kementerian Jadi Sorotan Kebijakan Ekonomi

INDONESIA24JAM.COM - Apakah pemangkasan anggaran perjalanan dinas bisa membuat birokrasi lebih efektif dan fokus melayani masyarakat?

Bisakah efisiensi belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi publik?

Transformasi Budaya Kerja Pemerintah untuk Efisiensi dan Produktivitas Nasional

Pemerintah meluncurkan delapan transformasi budaya kerja sebagai bagian strategi meningkatkan efisiensi birokrasi dan produktivitas belanja negara.

Baca Juga: OSS dan KBLI 2025 Jadi Kunci Pemerintah Bangun Sistem Perizinan Usaha Cepat Transparan Terintegrasi

Program ini menjadi langkah adaptif menghadapi dinamika global sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola anggaran pemerintah.

Arahan kebijakan tersebut berasal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers Selasa (31/3/2026).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman: Program B50 Siap Jalan, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia Tahun 2026

Refocusing Anggaran Jadi Instrumen Reformasi Kinerja Kementerian Dan Lembaga

Refocusing anggaran dilakukan melalui penataan ulang program kementerian dan lembaga agar lebih fokus pada kinerja berbasis hasil.

Belanja yang dianggap kurang berdampak langsung seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial menjadi sasaran efisiensi pemerintah.

Langkah ini bertujuan memperkuat budaya kerja produktif dan mendorong birokrasi lebih berorientasi pada pelayanan publik.

Baca Juga: Reformasi Perizinan Usaha Berlanjut, Pemerintah Luncurkan KBLI 2025 untuk Perkuat Daya Saing Investasi

Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah melakukan prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah strategis pengelolaan keuangan negara.

Efisiensi Belanja Negara jntuk Program Prioritas dan Kesejahteraan Masyarakat

Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan menuju program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.