INDONESIA24JAM.COM - Mengapa subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu dibanding masyarakat bawah?
Bisakah kendaraan listrik menjadi solusi agar subsidi energi lebih adil dan tepat sasaran?
Ketimpangan Konsumsi Subsidi Energi Jadi Sorotan Kebijakan Ekonomi Nasional
Ketimpangan distribusi subsidi energi menjadi perhatian ekonom karena manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Geopolitik Timur Tengah Memanas, Selat Hormuz Terganggu dan Cadangan BBM Hanya Aman 20 Hari
Data kajian INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menunjukkan konsumsi pertalite lebih banyak digunakan kelompok ekonomi atas dibanding masyarakat bawah.
Prof Didik J Rachbini Ph.D, Ekonom INDEF, mengatakan sekitar 63 persen subsidi dinikmati kelompok atas.
Sementara kelompok masyarakat ekonomi bawah hanya menikmati sekitar 37 persen dari total konsumsi energi bersubsidi nasional.
Kendaraan Listrik Disebut Solusi Kebijakan Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Transformasi kendaraan listrik dinilai dapat menjadi solusi memperbaiki efektivitas kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Didik J Rachbini menyatakan konversi kendaraan BBM ke listrik dapat mengurangi ketergantungan subsidi sekaligus memperbaiki struktur belanja negara.
Ia menyebut kendaraan listrik mampu menekan subsidi energi hingga 85 persen berdasarkan hasil kajian INDEF.
Menurutnya reformasi energi harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi fiskal tetapi juga keadilan distribusi manfaat subsidi.
Lonjakan Harga Minyak Global Picu Risiko Krisis Energi Regional
Harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik geopolitik memperbesar risiko krisis energi di kawasan Asia termasuk Indonesia.
Artikel Terkait
Siapa Pratu Nawawi Juara MHQ Libya 2026, Ini Profil dan Perjalanan Karier Prajurit Hafiz TNI Indonesia
Kebijakan Fiskal Baru Fokus Hilirisasi Energi dan Mineral untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi
Prabowo Tawarkan Solusi Cepat Hambatan Investasi Jepang Sinyal Serius Benahi Regulasi dan Birokrasi Usaha
Indonesia Desak Investigasi Serangan Pasukan Perdamaian UNIFIL Setelah Prajurit TNI Gugur dalam Konflik
Duka Misi Perdamaian Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Data Fakta Lengkap dan Penjelasan Resmi TNI
KBLI 2025 Resmi Berlaku Pemerintah Perkuat Sistem Perizinan Usaha Berbasis Risiko untuk Dukung Investasi
Indonesia Siap Surplus Solar Lewat Program B50, Pemerintah Klaim Ketahanan Energi Nasional Makin Kuat
Potensi Penghematan Rp130 Triliun dari Refocusing Belanja Kementerian Jadi Sorotan Kebijakan Ekonomi
Harga BBM Nasional Tetap, Bagaimana Strategi Pertamina Menjaga Pasokan Energi Tetap Aman
Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL Indonesia Dinilai Langgar Hukum Internasional, DPR Minta Investigasi Segera