Prabowo Hentikan 100% Izin Tambang Dan Hutan, Lebih dari 1 Juta Hektare Konsesi Terancam Dievaluasi

Baca Juga: JK Bongkar Hilirisasi Nikel: Investasi Triliunan Masuk, Manfaat Publik Dinilai Masih Sangat Terbatas

Prabowo mengatakan korporasi — termasuk korporasi besar — tidak boleh mengalahkan negara dan harus tunduk pada aturan nasional yang menekankan kesejahteraan rakyat.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Pengamat mengatakan larangan izin baru dapat berdampak terhadap investasi jangka pendek di sektor pertambangan dan kehutanan.

Namun di sisi lain dapat memperbaiki tata kelola dan menjamin hak rakyat atas kekayaan alam.

Baca Juga: Bukan Isu Viral di Medsos: PA Bandung Tegaskan Gugatan Cerai Atalia Praratya Masuk Jalur Hukum

Data resmi tahun 2024 menunjukkan deforestasi Indonesia turun dibanding tahun sebelumnya, dengan berbagai izin bermasalah sebagai salah satu pemicunya.

Investor dan Kepastian Hukum

Pihak pengusaha mempertanyakan kejelasan kepastian hukum apabila moratorium dan peninjauan ulang konsesi dilakukan tanpa rencana transisi yang jelas.

Banyak korporasi menilai langkah ini perlu diimbangi dengan reformasi regulasi yang memberi kepastian dan proteksi hukum terhadap kontrak yang sudah ada.

Baca Juga: Dugaan Tambang Emas Ilegal di Komodo, KPK Temukan Bukaan Lahan Di Zona Penyangga Wisata Dunia

Langkah Presiden Prabowo yang melarang penerbitan izin baru serta menindak izin yang tidak sesuai konstitusi merupakan gebrakan besar dalam tata kelola sumber daya alam.

Arah kebijakan ini tetap menuai debat tajam antara kepentingan nasional dan kepastian ekonomi korporasi.

Namun secara tegas menggarisbawahi prioritas pemerintahan terhadap kontrol negara atas SDA.****