Isu Tambang Ilegal Menguat, Ini Pernyataan Susno Duadji Soal Daftar Jenderal Dipegang Presiden Prabowo

INDONESIA24JAM.COM - Apakah Presiden Prabowo Subianto benar telah mengantongi nama jenderal yang diduga terlibat tambang ilegal di Indonesia?

Mengapa mantan Kabareskrim Susno Duadji menyebut masih ada kesempatan bagi oknum aparat mundur sebelum penindakan hukum tegas dilakukan?

Pernyataan Susno Duadji Mengenai Daftar Jenderal Tambang Ilegal Nasional Indonesia

Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi daftar jenderal yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia.

Baca Juga: Anggaran Kapal KKP: Klarifikasi Trenggono, Kritik Kemenkeu, dan Dampak ke Industri Galangan

Pernyataan tersebut disampaikan Susno dalam video yang menyoroti dugaan keterlibatan jenderal aktif serta purnawirawan.

Susno menilai informasi tersebut wajar dimiliki Presiden karena didukung jaringan intelijen negara dan lembaga penegak hukum yang mengumpulkan data strategis.

Presiden Prabowo Subianto Disebut Memberikan Kesempatan Sebelum Penindakan Tegas Dilakukan

Dalam penjelasannya, Susno menyebut Presiden Prabowo masih memberi kesempatan kepada oknum jenderal untuk mundur dari aktivitas tambang ilegal.

Baca Juga: Wadirut MIND ID Dorong Indonesia Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Hilirisasi Mineral dan Riset

Kesempatan itu dinilai sebagai peringatan awal sebelum negara mengambil langkah hukum tegas terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan dan ekonomi.

Ia menekankan bahwa langkah preventif tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang terukur dan berupaya menjaga stabilitas institusi.

Peran Intelijen Negara Mendukung Data Presiden Soal Tambang Ilegal

Susno menegaskan Presiden memiliki akses luas terhadap laporan intelijen sehingga mengetahui potensi pelanggaran yang melibatkan pejabat atau aparat.

Baca Juga: Wadirut MIND ID Dorong Indonesia Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Hilirisasi Mineral dan Riset

Sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, Presiden mendapatkan dukungan data dari berbagai lembaga termasuk intelijen strategis dan aparat penegak hukum.

Hal ini membuat Presiden disebut memiliki basis informasi kuat sebelum mengambil kebijakan terkait penegakan hukum sektor pertambangan.