Prabowo Ungkap Ancaman Saat Penertiban Tambang Ilegal dan Perkebunan Hutan Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Meski demikian, pemerintah memastikan aparat tetap menjalankan tugas dengan dukungan penuh negara demi menjaga aset nasional.

Baca Juga: Di Tengah Krisis Dunia, Indonesia Siapkan Special Financial Center untuk Rebut Peluang Investasi Internasional

Total Penyelamatan Aset Negara Capai Ratusan Triliun Rupiah Hingga Kini

Secara kumulatif, sejak Februari 2025, Satgas PKH telah menyelamatkan aset negara sebesar Rp371 triliun.

Selain itu, sepanjang Oktober 2025 hingga April 2026, negara berhasil menerima Rp31,3 triliun dari penegakan administratif di kawasan hutan.

Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam upaya pemulihan keuangan negara dari sektor kehutanan dan pertambangan.

Baca Juga: Prabowo Percepat Energi Terbarukan Dinilai Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Global

Tidak hanya dari sisi finansial, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali lahan hutan yang sebelumnya digunakan secara ilegal.

Data menunjukkan 5,89 juta hektare perkebunan ilegal dan 10.257 hektare tambang ilegal telah berhasil ditertibkan.

Komitmen Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu Nasional

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Di Tengah Ketegangan Dunia, Prabowo Dorong Tujuan Investasi Aman dengan Kebijakan Ekonomi Terintegrasi

Ia menilai perlawanan terhadap penegakan hukum merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam upaya membela kepentingan rakyat.

“Semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Ia juga menekankan bahwa aparat tidak perlu gentar menghadapi tekanan karena pemerintah dan masyarakat berada di belakang mereka.

Baca Juga: Kesejahteraan Petani Jadi Sorotan, Data Terbaru Tunjukkan Pendapatan Naik dan Cadangan Beras Nasional Melimpah

Penegakan hukum ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional.