INDONESIA24JAM.COM - Apakah pertukaran jabatan antara pejabat fiskal dan moneter berpotensi memengaruhi independensi Bank Indonesia di mata pasar?
Bagaimana respons pemerintah dalam memastikan rotasi ini tetap menjaga kredibilitas kebijakan moneter nasional?
Rotasi Pejabat Fiskal dan Moneter Sorot Isu Independensi Bank Indonesia
Rencana pertukaran jabatan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi sorotan publik pada Januari 2026.
Baca Juga: Kasus Tambang GM Berlanjut, BRMS Akui Proyek Belum Hasilkan Pendapatan Hingga Saat Ini
Wamenkeu Thomas Djiwandono diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Sementara itu, posisi Wamenkeu direncanakan akan diisi oleh Juda Agung, mantan Deputi Gubernur BI.
Langkah ini langsung memunculkan diskursus mengenai batas koordinasi dan independensi otoritas moneter.
Baca Juga: Rp100 Ribu Psikotes SIM Wajib, CBA Soroti Vendor Swasta dan Minim Transparansi dalam Pelayanan
BI memiliki mandat konstitusional untuk menjaga stabilitas nilai rupiah secara independen.
Oleh karena itu, setiap perubahan struktur kepemimpinan menjadi perhatian pelaku pasar dan investor.
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Intervensi Kebijakan Moneter
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rotasi jabatan ini tidak akan mengganggu independensi BI.
Ia menyatakan bahwa koordinasi lintas lembaga tidak identik dengan intervensi kebijakan.
Menurut Purbaya, mekanisme pengambilan keputusan moneter tetap berada di Dewan Gubernur BI.
Artikel Terkait
Indikasi Emas di Kalimantan Tengah, Kapuas Prima Coal Tbk Masih Kaji Nilai Ekonominya
Rp45 Miliar untuk Warga Kabupaten Bogor, Kompensasi Tambang Dikebut Pemprov Jawa Barat
Bantuan Tambang Kabupaten Bogor Belum Tuntas, 15.293 KK Masih Menunggu Pencairan Jawa Barat
Target Plasma Sawit Sebesar 20 Persen Dinilai Tak Realistis, Ini Sejumla Catatan dari GAPKI
Data BPS Ungkap Paradoks: Ekonomi Tumbuh, Penduduk Rentan Miskin Bertambah 12,7 Juta
Kasus Ridwan Kamil dan Korporasi BJB: 7 Catatan Penting soal Aliran Dana dan Hukum
Menkeu Purbaya Klarifikasi Keluhan di Danantara, Sistem Coretax Lolos Uji Langsung di Kantor Pusat
Tambang GM Belum Hasilkan Rupiah, BRMS Akui Masih Tahap Konstruksi Hingga 2026
Kenaikan Rp150 Ribu Biaya SIM Dipersoalkan, CBA Nilai Tak Transparan dan Berisiko Pungli Sistemik
Biaya Kesehatan SIM Naik 43 Persen, CBA Pertanyakan Aliran Dana ke Kas Negara Tanpa Kejelasan