Viral Pengadaan Motor BGN Rp3,2 Triliun, CBA Minta Aparat Hukum Telusuri Soal Proses dan Harga Satuan

NEWS SUMMARY:

• CBA menilai pengadaan motor BGN bertentangan dengan narasi efisiensi anggaran jika tidak disertai transparansi kuat.
• Harga pengadaan dinilai harus terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan belanja negara.
• Kasus ini menambah daftar perdebatan publik terkait tata kelola anggaran pemerintah dan prinsip akuntabilitas program nasional.

INDONESIA24JAM.COM - Mengapa pengadaan motor program pemerintah bisa mencapai puluhan ribu unit dalam satu tahun anggaran?

Apakah mekanisme kontrol publik sudah cukup kuat mengawasi belanja negara bernilai triliunan rupiah tersebut?

Pengadaan Motor Program Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik

Proyek pengadaan motor Badan Gizi Nasional senilai Rp3,2 triliun memicu diskusi mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Baca Juga: Evaluasi Menteri Ekonomi Dinilai Penting Jaga Momentum Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Tahun 2026

Data yang disampaikan Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan pengadaan mencapai 65.067 unit kendaraan roda dua selama tahun anggaran 2025.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menilai harga rata-rata sekitar Rp50 juta per unit tergolong tinggi dibandingkan kisaran harga pasar kendaraan sejenis.

Perbandingan Harga Pasar Menjadi Dasar Kritik Lembaga Pengawas Anggaran

Uchok Sky Khadafi menyatakan pembelian massal seharusnya memberikan keuntungan harga melalui skema diskon volume pengadaan.

Baca Juga: Penegakan Hukum Kehutanan Diperkuat Lewat Penertiban Sawit Ilegal di Kawasan Suaka Margasatwa

Ia menegaskan selisih harga tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi negatif terhadap pengelolaan anggaran publik.

Menurut Uchok, transparansi menjadi faktor utama menjaga kepercayaan publik terhadap setiap program belanja pemerintah berskala besar.

Minimnya Eksposur Publik Saat Proyek Pengadaan Berlangsung Tahun 2025

Uchok mengungkapkan proyek tersebut tidak banyak diketahui masyarakat saat proses pengadaan berlangsung melalui sistem e-purchasing pemerintah.

Baca Juga: Analis Nilai Ruang Fiskal Kian Sempit Akibat Subsidi Energi dan Beban Bunga Utang Negara Meningkat

Ia mengatakan publik baru mengetahui proyek tersebut setelah ramai diperbincangkan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pengadaan.