INDONESIA24JAM.COM - Mengapa Papua dipilih sebagai pusat kemandirian energi, dan bagaimana kebijakan ini dapat mengubah wajah pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia?
Target penghentian impor solar membuka babak baru peran Papua dalam strategi energi nasional dan pemerataan pembangunan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Papua disiapkan sebagai wilayah mandiri energi mulai 2026.
Baca Juga: Efek Berganda Hilirisasi Aluminium: Inalum Catat Perputaran Ekonomi Hingga 10 Lapisan Di Daerah
Kebijakan ini sejalan dengan target nasional menghentikan impor solar secara bertahap.
Papua dalam Peta Besar Ketahanan Energi Nasional
Presiden menyebut Papua memiliki lahan luas dan potensi energi besar yang belum dimanfaatkan optimal.
Pengembangan energi lokal dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan impor.
Baca Juga: Jenis Kejahatan SDA Disorot Prabowo, Oknum TNI-Polri Disebut Terlibat hingga Lindungi Tambang Ilegal
Pemerintah mendorong integrasi energi, pertanian, dan industri biofuel.
Pendekatan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan.
Pengembangan Biofuel Berbasis Komoditas Lokal Papua
Kelapa sawit, tebu, dan singkong disebut Presiden sebagai komoditas utama bioenergi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Larang Perpanjangan Izin Tambang dan Hutan, Konsesi Lama Masuk Daftar Evaluasi
Bahan baku tersebut dinilai cocok dikembangkan di Papua secara bertahap.
Pemerintah menargetkan biofuel sebagai pengganti utama solar impor.
Artikel Terkait
Ekspansi Global Danantara: Akuisisi Hotel dan Ambil Alih Lahan Seluas 4,4 Hektare di Jantung Makkah
KPK Cium Tambang Emas Ilegal di Pulau Sebayur, 1 Kawasan Penyangga TN Komodo Jadi Sorotan
Stok Aman, Harga Bergejolak: Bapanas Mobilisasi 13 Ton Cabai Harian dari Sentra Produksi
Angka Pertumbuhan Tinggi, Dampak Rendah: Kritik Jusuf Kalla Terhadap Kebijakan Hilirisasi Nikel Nasional
Angka dan Nama Baru di PT Aneka Tambang Tbk: RUPSLB 2025 Tetapkan 6 Direksi dan 6 Komisaris
Prabowo Hentikan 100% Izin Tambang Dan Hutan, Lebih dari 1 Juta Hektare Konsesi Terancam Dievaluasi
Bentrok Tambang Emas Ketapang: 15 WNA Tiongkok Ditangkap, Aset Korporasi Mengalani Rusak
Skema Kemitraan Jadi Opsi ESDM Saat Tambang Ilegal Sebabkan Kerugian Hingga Triliunan
Dugaan Penyerangan Prajurit TNI, 15 WNA Tiongkok dan Kerusakan Aset Tambang Emas Ketapang
Tambang Ilegal dan Penyelundupan Masih Marak, Prabowo Sebut Oknum TNI-Polri Jadi Pelindung Kejahatan