Kondisi tersebut dinilai memerlukan penguatan sistem verifikasi, audit, dan transparansi dalam pengelolaan dana reklamasi oleh pemangku kepentingan.
Baca Juga: Data 10 Tahun Tunjukkan Ekspor Tekstil Stagnan Hadapi Persaingan dengan Vietnam dan Bangladesh
Rekomendasi KPK Dan Respons Pimpinan Antikorupsi Nasional
KPK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola yang akan dibahas bersama pemangku kepentingan sektor pertambangan dan ekspor.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya akan mengecek detail hasil kajian untuk memastikan langkah tindak lanjut tepat dan terukur.
Ia menegaskan perbaikan tata kelola penting untuk menutup celah korupsi serta menjaga kontribusi sektor nikel terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga: Prabowo Bertemu 5 Konglomerat Selama 4 Jam Bahas Indonesia Incorporated dan Penguatan Ekonomi
Kementerian ESDM melalui laman resmi https://www.esdm.go.id menyatakan komitmen memperkuat pengawasan pertambangan berkelanjutan dan transparan.****
Artikel Terkait
Data AHU dan Regulasi Minerba Dinilai Bertentangan dengan SK Pengalihan IUP Tambang Tumpang Pitu
Perang Total Pajak 2026, Fokus Industri Baja dan Konstruksi, Potensi Kebocoran Triliunan Rupiah
Rehabilitasi DPRD DKI 2026 Rp19 Miliar Dipertanyakan CBA, Diduga Pengulangan 19 Proyek Tahun 2025
MSCI Ingatkan Risiko Pasar Indonesia, Ekonom Paparkan Fakta Tata Kelola yang Perlu Diperbaiki
Strategi Investasi Danantara 2026 Masuk Saham Swasta dan BUMN Serta Skema 70 Persen Pinjaman
Indonesia Incorporated Menguat Usai Pertemuan 4 Jam Prabowo Dengan 5 Konglomerat di Hambalang
Industri Tekstil Serap 3,9 Juta Tenaga Kerja Namun Ekspor Stagnan Dibanding Vietnam dan Bangladesh
Investigasi Pajak Konstruksi Meluas, 40 Korporasi Baja Sembunyikan Omzet dengan Modus Transaksi Tunai
Muslim Arbi Minta KPK Transparan Usai Periksa Direktur PT Finnet dalam Dugaan Korupsi EDC BRI
250 Juta Dolar AS Akuisisi Jeff Bezos Membentuk Washington Post dan Ekosistem Media Digital Global