Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Memasuki Babak Baru dengan Sorotan Kebijakan Lingkungan

INDONESIA24JAM.COM - Apakah cadangan emas raksasa di pesisir selatan Banyuwangi harus ditebus dengan hilangnya puncak gunung purba dan keseimbangan ekosistem pesisir?

Mampukah kebijakan tambang modern menjawab kekhawatiran masyarakat yang melihat Tumpang Pitu sebagai penjaga alam sekaligus warisan budaya?

Kontroversi Tambang Emas Tumpang Pitu dan Ancaman Ekologi Pesisir Selatan

Gunung Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, menjadi sorotan karena aktivitas pertambangan emas dan tembaga berskala besar di kawasan pesisir selatan.

Baca Juga: Ekonomi Diprediksi Makin Kuat, Prabowo Sebut Data Konsumsi 4,98 Persen Bukti Kebangkitan Nasional

Bukit berlapis yang dianggap masyarakat sebagai pelindung alam dari gelombang Samudra Hindia kini mengalami perubahan lanskap akibat aktivitas pertambangan terbuka atau open pit mining.

Data korporasi dan pemerintah menyebut kawasan ini mengandung cadangan emas dan tembaga bernilai tinggi yang berkontribusi pada pendapatan daerah dan sektor mineral nasional.

Perubahan Status Kawasan Hutan dan Gelombang Protes Masyarakat Lokal

Perubahan status kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi pada 2013 memicu penolakan sebagian warga dan organisasi lingkungan terhadap proyek tambang emas Tumpang Pitu.

Baca Juga: BULOG Optimistis Pasar Timur Tengah Serap Beras Premium Indonesia untuk Jemaah Haji Dunia

Organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti potensi kerusakan bentang alam serta risiko ekologis di wilayah pesisir selatan Banyuwangi.

Kementerian terkait menyatakan perubahan status kawasan dilakukan melalui proses regulasi resmi untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya mineral nasional.

Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir Banyuwangi Selatan

Pemerintah daerah dan pusat terus meninjau dampak lingkungan serta mitigasi bencana terkait aktivitas pertambangan di kawasan pesisir selatan Banyuwangi.

Baca Juga: Audit BPK 2025 Ungkap 21 Temuan di Korporasi Pupuk, Kerugian Negara Berpotensi Rp12,59 Triliun

Sejumlah kajian akademik menilai aktivitas tambang di wilayah rawan gempa dan tsunami perlu mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat pesisir.

Isu Tumpang Pitu menjadi contoh perdebatan nasional antara kebutuhan investasi mineral strategis dan perlindungan lingkungan serta identitas budaya masyarakat lokal.