INDONESIA24JAM.COM - Bagaimana keterlibatan Astra Group dalam dugaan korupsi BBM Rp958 miliar memengaruhi citra korporasi?
Bagaimana pengawasan Kejagung terhadap praktik harga solar nonsubsidi yang merugikan negara?
CBA Soroti Peran Astra Group Dalam Dugaan Korupsi BBM
Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti keterlibatan PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara dalam dugaan korupsi tata kelola impor BBM nonsubsidi.
Baca Juga: Banjir Sumatera Dalam Angka, Akademisi Ungkap Kegagalan Terkait Tata Ruang dan Agraria
CBA mendesak Kejagung membuka penyelidikan menyeluruh, termasuk memanggil Djony Bunarto Tjondro dan jajaran komisaris.
Hal itu dipandang penting untuk mengungkap aliran keuntungan Rp958 miliar yang disebut pamapersada terima.
Kepentingan Publik Terkait Harga Solar Nonsubsidi
CBA menegaskan bahwa praktik harga BBM di bawah HPP merugikan publik dan negara, sehingga penyelidikan yang transparan sangat penting.
Baca Juga: Danantara di Panggung Global, 5 Alasan Press Release Internasional Jadi Kunci Kepercayaan Investor
Sebanyak 13 perusahaan yang diduga menikmati harga solar nonsubsidi belum ditindaklanjuti secara mendetail oleh Kejagung.
Desakan CBA kepada Kejagung untuk investigasi secara menyeluruh dan menjadi fokus utama penyelidikan solar nonsubsidi.
Pengalaman Profesional Djony Bunarto Tjondro Meningkatkan Sorotan
Djony memegang posisi strategis di berbagai anak usaha Astra Group, termasuk Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Dituding Salah Konstruksi Perkara dalam Kasus Kerry Adrianto Riza, Ini Alasannya
Selain itu Djony Bunarto Tjondro adalah Presiden Direktur PT Astra International Tbk sejak 2020.
Pengalaman panjangnya sejak 1990 di berbagai korporasi Astra membuat namanya menjadi pusat perhatian dalam dugaan aliran keuntungan ilegal BBM.
Artikel Terkait
Operasi Desember 2025 Bongkar Tambang Ilegal di TN Kutai, 7 Ekskavator Jadi Barang Bukti
Ekspor Batu Bara Ditarik Bea Keluar Mulai 2026, Tarif Fleksibel Berlaku Saat Harga Global Tinggi
7 Tahun Mengendap, Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konawe Utara dengan Nilai Rp2,7 Triliun Berakhir SP3
Cuitan 2010 Ridwan Kamil Kembali Viral: 15 Tahun Jejak Digital Dibaca Ulang di Tengah Isu Gugatan Cerai
Data Bapanas: Kebutuhan Telur 6,48 Juta Ton, Produksi Nasional Tembus Mencapai 6,56 Juta Ton
Kejati Jateng Ungkap TPPU Rp20 Miliar, Gus Yazid Diduga Terima Dana Korupsi BUMD Cilacap
Penegakan Hukum Dipertanyakan, Mengapa Kerry Adrianto Riza Ditetapkan Sebagai Tersangka?
Dakwaan Berubah Total, Penahanan Kerry Adrianto Riza Sejak Awal Dinilai Tidak Sah Secara Hukum
Data Bencana Menunjukkan Banjir Sumatera Berulang, Reforma Agraria Dinilai Solusi Jangka Panjang
Dari Jakarta ke Wall Street, Mengapa Reputasi Danantara Ditentukan Media Internasional