Kapolri Tolak Menteri Kepolisian, Tegaskan Polri Di Bawah Presiden Sesuai TAP MPR Reformasi 2000

INDONESIA24JAM.COM - Seberapa besar risiko politik jika Polri kembali ditempatkan di bawah struktur kementerian?

Apakah pernyataan “lebih baik jadi petani” dari Kapolri menandai garis tegas terhadap intervensi kekuasaan dalam reformasi kepolisian?

Raker DPR Menjadi Panggung Sikap Institusional Kapolri

Rapat Kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI pada 26 Januari 2026 memunculkan pernyataan keras terkait masa depan kelembagaan Polri.

Baca Juga: Pencabutan HGU oleh ATR BPN Tak Hentikan Kejagung KPK Memproses Pidana Kasus Sugar Group

Forum tersebut digelar di tengah diskursus publik mengenai revisi UU Polri dan arah reformasi birokrasi sektor keamanan.

Kapolri menyampaikan pandangan strategis yang menempatkan independensi institusi sebagai prioritas utama.

Pesan WhatsApp dan Simbol Penolakan Kekuasaan

Kapolri mengungkap pernah menerima pesan WhatsApp berisi tawaran jabatan Menteri Kepolisian jika struktur tersebut dibentuk.

Baca Juga: Sriwijaya Masuk Energi Surya Investasi 20 Juta Dolar AS Di Proyek PLTS Terbesar Morowali Sulteng

Ia menilai tawaran tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi yang memisahkan Polri dari struktur politik praktis.

Penolakan itu ditegaskan sebagai sikap personal yang merepresentasikan kepentingan institusi jangka panjang.

Bahaya Matahari Kembar dalam Sistem Keamanan Nasional

Kapolri menilai keberadaan Menteri Kepolisian berpotensi menciptakan dualisme komando dalam pengelolaan keamanan nasional.

Baca Juga: CBA Nilai Tender Infrastruktur Bekasi Rp10,08 Miliar Berindikasi Kompetisi Semu Dari Data Peserta

Struktur tersebut dinilai dapat melemahkan posisi Presiden sebagai pemegang kendali tertinggi atas aparat keamanan.

Menurut Kapolri, pengalaman negara lain menunjukkan tumpang tindih otoritas berdampak pada lambannya respons keamanan.