Kenaikan Biaya Haji 2026 Jadi Sorotan, DPR Pastikan Skema Pembiayaan Tidak Ganggu Dana Jemaah

INDONESIA24JAM.COM - Apakah biaya haji 2026 akan kembali naik di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil?

Bagaimana pemerintah dan DPR memastikan tambahan biaya tidak membebani jutaan calon jemaah Indonesia yang sudah menunggu bertahun-tahun?

Biaya Haji 2026 Terancam Naik Karena Faktor Ekonomi Global

Potensi kenaikan biaya haji 2026 menjadi perhatian setelah DPR RI mengungkap adanya tekanan dari kenaikan harga avtur dan pelemahan rupiah terhadap Dolar AS.

Baca Juga: 7 Tanda Anda Butuh Aplikasi Reksa Dana

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan potensi tambahan biaya haji diperkirakan mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun berdasarkan simulasi terbaru.

"Berdasarkan perhitungan sementara tambahan biaya akibat kenaikan harga avtur dan kurs dolar bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun," ujar Marwan Dasopang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Outlook Haji 2026 yang berlangsung pada Rabu (1/4/2026) sebagai bagian evaluasi kesiapan penyelenggaraan haji.

Baca Juga: Data Terbaru Pajak Indonesia 2026, Pendapatan Negara Naik dan Defisit Tetap Terkendali. Kata Menkeu Purbaya

Kenaikan Harga Avtur dan Kurs Rupiah Jadi Penyebab Utama

Marwan menjelaskan harga avtur yang menjadi komponen utama biaya penerbangan haji mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan asumsi awal Panja Haji DPR.

Kurs rupiah juga mengalami perubahan dari asumsi Rp16.500 menjadi sekitar Rp17.000 per Dolar AS sehingga berdampak pada biaya operasional haji.

Menurut dia perubahan variabel ekonomi tersebut membuat perhitungan awal biaya haji perlu disesuaikan agar tetap realistis dengan kondisi pasar terkini.

Baca Juga: Dampak Konflik Iran - Israel Bagi Indonesia, Ini Penjelasan Perspektif Geopolitik Dan Solidaritas Muslim Global

Kondisi ini mencerminkan tantangan pengelolaan biaya haji yang sangat bergantung pada dinamika sektor transportasi udara dan nilai tukar mata uang global.

DPR dan BPKH Bahas Skema Penutupan Selisih Anggaran Haji

DPR menyebut opsi penggunaan dana Badan Pengelola Keuangan Haji memerlukan pembahasan ulang karena menyangkut keberlanjutan dana jemaah di masa depan.