Baca Juga: Pemerintah Sita 250 Ton Beras Ilegal di Sabang, Stok Nasional Tembus 3,8 Juta Ton
Bahlil sendiri mengakui bahwa sinergi itu memberikan dampak signifikan di sektor energi di mana pengawasan sangat krusial demi menghindari praktik ilegal maupun penyalahgunaan izin pertambangan dan migas.
Catatan Regulasi dan Langkah Berikutnya
Ke depannya, publik akan mencermati bagaimana pemerintah lewat kementerian terkait mengartikulasikan implementasi putusan MK dalam regulasi teknis, terutama soal penempatan aparat aktif di kementerian.
Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengikuti arahan.
Baca Juga: Investasi Rusia 2025: Sistema Group Tawarkan Kerja Sama Kapal Listrik dan Obat Murah
"Setelah ada keputusan MK, nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian Mendagri, kemudian Menteri Hukum … itu akan menjadi rujukan.” ****
Artikel Terkait
Tumpang Tindih Video Izin Tambang: JATAM Soroti Kekacauan Pengawasan Nikel di Halmahera
Boy Thohir Tambah 3,14 Juta Saham TRIM, Perkuat Kepemilikan Senilai Rp1,72 Triliun
Indikator Potensi Risiko Setelah Kepergian Yusuf Saadudin dari Kursi Direktur Utama Bank BJB
Kejagung Cegah 5 Nama Termasuk Dirut Djarum: Fakta Baru Dugaan Suap Pajak Rp Triliunan 2016–2020
Data 2 Otoritas Tegaskan Izin Tambang Tak di Tangan Gubernur, Sherly Pastikan Independensi Kebijakan
INDEF Temukan Indikator: Mampukah Ekonomi Mengejar Pemerataan dan Pertumbuhan Inklusif?
Pertemuan Prabowo–Sistema Group Bahas Produksi Obat Murah dan Kapal Listrik
Mentan Amran Sulaiman Ungkap Modus Beras Ilegal Sabang di Tengah Stok Melimpah
Mengapa Pajak Sembako dan Rumah Dinilai Tidak Adil? Fatwa MUI Ungkap Parameter Keadilan
Tanda-tanda Janggal Wafatnya Dirut BJB Usai Golf yang Membuat Pakar Hukum Minta Penyidikan