INDONESIA24JAM.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh.
Tindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani lokal.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada izin impor yang dikeluarkan untuk komoditas tersebut.
Baca Juga: Investasi Rusia 2025: Sistema Group Tawarkan Kerja Sama Kapal Listrik dan Obat Murah
Penyelundupan Beras Ancam Stabilitas Nasional
Amran Sulaiman menjelaskan bahwa beras ini diselundupkan dengan cara tidak sesuai prosedur.
Terdapat kejanggalan dalam penerbitan izin di negara asal, Tiongkok.
Sementara itu, pejabat Indonesia secara resmi telah menolak rencana impor ini.
Baca Juga: Apakah Target Pertumbuhan 5,4 Persen 2026 Realistis? INDEF Ungkap Ketimpangan dan Tantangan
Aparat kepolisian telah menyegel gudang milik PT Multazam Sabang Group.
Penyidikan mendalam dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Stok Nasional dalam Kondisi Aman dan Surplus
Data Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton.
Baca Juga: Transparansi 3 Audit Tambang: Sherly Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan dari Saham Warisan
Angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2019.
Stok beras pemerintah di Perum Bulog juga mencapai 3,8 juta ton. Ini adalah rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Artikel Terkait
BI Rate Terendah Sejak Oktober 2022, Bank Indonesia Pertimbangkan Pelonggaran Moneter
Ekspansi Strategis: Akuisisi Emway Dorong Diversifikasi Pendapatan dan Penguatan Margin BABY
Koreksi Bitcoin Tembus 89.000 Dolar AS, Tekanan ETF dan Kebijakan Tarif Picu Kekhawatiran Investor Kripto
Tumpang Tindih Video Izin Tambang: JATAM Soroti Kekacauan Pengawasan Nikel di Halmahera
Boy Thohir Tambah 3,14 Juta Saham TRIM, Perkuat Kepemilikan Senilai Rp1,72 Triliun
Indikator Potensi Risiko Setelah Kepergian Yusuf Saadudin dari Kursi Direktur Utama Bank BJB
Kejagung Cegah 5 Nama Termasuk Dirut Djarum: Fakta Baru Dugaan Suap Pajak Rp Triliunan 2016–2020
Data 2 Otoritas Tegaskan Izin Tambang Tak di Tangan Gubernur, Sherly Pastikan Independensi Kebijakan
INDEF Temukan Indikator: Mampukah Ekonomi Mengejar Pemerataan dan Pertumbuhan Inklusif?
Pertemuan Prabowo–Sistema Group Bahas Produksi Obat Murah dan Kapal Listrik