INDONESIA24JAM.COM - Bagaimana pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan menentukan masa depan utang proyek Kereta Cepat Whoosh,?
Dan sejauh mana langkah ini berpengaruh pada stabilitas fiskal negara di tengah tekanan pembiayaan infrastruktur besar?
Rencana negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China oleh pemerintah Indonesia muncul setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menyelesaikan proposal restrukturisasi awal.
Baca Juga: 3 Jurus Purbaya Perkuat Manufaktur di Tengah Tekanan Impor dan Overcapacity 2025
Negosiasi yang diproyeksikan berlangsung pada Desember 2025 akan melibatkan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan ini menjadi bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyelesaian komprehensif atas kewajiban finansial proyek kereta cepat.
Rosan menegaskan tim pendahulu telah berada di Tiongkok untuk menyampaikan parameter teknis awal dalam rangkaian pembicaraan pendahuluan.
Baca Juga: 3 Fakta Anomali Bandara IMIP Tanpa Imigrasi dan Bea Cukai yang Diungkap Menhan Sjafrie
Pembahasan diarahkan pada struktur pembagian tanggung jawab finansial antara pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan korporasi Danantara.
Peran Danantara Dalam Perumusan Opsi Pembiayaan Strategis
Danantara bertugas menyiapkan proposal restrukturisasi lengkap yang mencakup analisis risiko, proyeksi pendapatan, serta skema kepemilikan aset jangka panjang.
Skema pembiayaan yang tengah disiapkan mencakup pemisahan tanggung jawab antara infrastruktur dan rolling stock.
Baca Juga: 12 Penambang Ilegal Ditangkap di TN Tanjung Puting, Aktivitas PETI Sungai Sekonyer Terbongkar
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan meninjau porsi pembiayaan aset dasar seperti rel, jembatan, dan fasilitas operasi.
Sementara Danantara akan fokus pada pengelolaan aset bergerak dan struktur bisnis komersial untuk meningkatkan potensi pendapatan jangka panjang.
Artikel Terkait
Kawasan Konservasi Baru: Upaya Pelestarian Flora-Fauna di Gunung Galunggung Tasikmalaya
Ketergantungan Impor Kedelai, DPR Minta Kementan Prioritaskan Lahan Tanam Sesuai Arahan Presiden
Tiga Era Politik Indonesia Dinilai Melenceng: Mahfud MD Bandingkan Orde Baru dan Reformasi Lewat Data Korupsi
Baju Bekas Ilegal Membanjir, Ekonom Soroti Risiko Industri Tekstil Rp100 Triliun
Setelah 15 Tahun Wacana Mandek, Redenominasi Rupiah Dinilai Tidak Menguntungkan Perekonomian
RI Perkuat Diplomasi: Penunjukan Wakil Dubes Baru untuk Optimalkan Investasi dan Perlindungan WNI
Batam Jadi Pintu Masuk Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Saat Indonesia Menuju Swasembada 2025
Kontraksi Ekonomi Papua Tengah Capai Minus 8 Persen, Ekspor Freeport Terganggu Imbas 2 Insiden
Investigasi Sungai Sekonyer Berujung Tindak 12 Pelaku PETI dengan Ancaman 15 Tahun Penjara
Angka dan Fakta Operasional Bandara IMIP: Tanpa Airnav, Tanpa Imigrasi, Tanpa Bea Cukai