INDONESIA24JAM.COM - Bagaimana mungkin sebuah bandara dapat beroperasi tanpa satu pun perangkat negara yang seharusnya menjadi garda utama pengawasan?
Dan apa dampaknya ketika celah seperti itu dibiarkan terbuka di tengah intensifnya aktivitas industri strategis nasional?
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap dugaan anomali serius terkait operasional salah satu bandara di kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah.
Baca Juga: 12 Penambang Ilegal Ditangkap di TN Tanjung Puting, Aktivitas PETI Sungai Sekonyer Terbongkar
Pernyataan tersebut disampaikan seusai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI di Morowali yang menyoroti kerentanan infrastruktur strategis nasional.
Sjafrie menjelaskan bahwa bandara tersebut diduga beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan Airnav Indonesia.
Ia menilai absennya fungsi negara di bandara komersial maupun privat dapat membuka celah risiko keamanan dan kedaulatan ekonomi.
Baca Juga: Ekspor Freeport Tertahan Sebabkan Ekonomi Papua Tengah Minus 8 Persen, Mendagri Lapor Presiden
Menurut laporan berbagai media, bandara yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas udara milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang diresmikan pada 2019.
Pernyataan Menhan Tentang Risiko Kedaulatan Ekonomi Nasional
Sjafrie menegaskan bahwa situasi ini merupakan anomali yang tidak boleh dibiarkan, mengingat aktivitas industri bernilai tinggi terjadi di kawasan tersebut.
Ia menekankan tidak boleh ada “negara di dalam negara” dalam bentuk fasilitas industri yang berjalan tanpa struktur pengawasan pemerintah.
Baca Juga: Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Disegel di Batam Saat Stok Nasional Tembus 3,8 Juta Ton Bulog
Menurutnya, kehadiran perangkat negara di semua pintu keluar-masuk wilayah sangat penting bagi perlindungan ekonomi dan keamanan nasional.
Sjafrie menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional bandara di kawasan industri strategis.
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Petral Meluas, Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Mohammad Riza Chalid
Kawasan Konservasi Baru: Upaya Pelestarian Flora-Fauna di Gunung Galunggung Tasikmalaya
Mentan Sebut 250 Ton Beras Thailand Masuk Tanpa Izin, Pemerintah Selidiki Celah Pengawasan
Ketergantungan Impor Kedelai, DPR Minta Kementan Prioritaskan Lahan Tanam Sesuai Arahan Presiden
Tiga Era Politik Indonesia Dinilai Melenceng: Mahfud MD Bandingkan Orde Baru dan Reformasi Lewat Data Korupsi
Baju Bekas Ilegal Membanjir, Ekonom Soroti Risiko Industri Tekstil Rp100 Triliun
Setelah 15 Tahun Wacana Mandek, Redenominasi Rupiah Dinilai Tidak Menguntungkan Perekonomian
RI Perkuat Diplomasi: Penunjukan Wakil Dubes Baru untuk Optimalkan Investasi dan Perlindungan WNI
Batam Jadi Pintu Masuk Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Saat Indonesia Menuju Swasembada 2025
Kontraksi Ekonomi Papua Tengah Capai Minus 8 Persen, Ekspor Freeport Terganggu Imbas 2 Insiden