INDONESIA24JAM.COM- Apakah target investasi Rp 2.100 triliun pada 2026 realistis di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik yang meningkat?
Mampukah Indonesia memanfaatkan energi hijau, data center, dan hilirisasi untuk menembus pertumbuhan ekonomi 8 persen?
Pemerintah Indonesia menargetkan realisasi investasi baru sebesar Rp 2.100 triliun pada tahun 2026 sebagai fondasi utama mengejar pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Baca Juga: 150 Miliar Dolar AS Untuk Amal: Cara Keluarga Buffett Mengelola Filantropi Raksasa
Target tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, dalam pemaparan agenda prioritas investasi nasional.
Rosan menyatakan pencapaian target itu akan ditopang perbaikan iklim investasi, penyederhanaan regulasi, serta penguatan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Menurutnya, pemerintah memfokuskan investasi pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.
Baca Juga: Thomas Djiwandono ke BI, Juda Agung ke Kemenkeu: Skema Rotasi Fiskal Moneter Tahun 2026
Energi Baru Terbarukan Jadi Magnet Modal Asing Global
Energi Baru Terbarukan menjadi sektor utama yang paling dilirik investor karena Indonesia memiliki potensi sekitar 3.700 gigawatt yang belum tergarap optimal.
Rosan Roeslani menegaskan panas bumi menjadi subsektor unggulan karena stabil, ramah lingkungan, dan sesuai kebutuhan energi industri.
Ia mengungkapkan ketertarikan kuat investor Jepang terhadap proyek panas bumi di Sumatera, termasuk proyek senilai 900 juta Dolar AS di Aceh yang mulai dibangun tahun ini.
Baca Juga: Temuan DPRD dan BPK Buka Fakta Baru Tata Kelola Tambang Nikel Pulau Gebe Pada Tahap Produksi
Selain panas bumi, potensi energi surya dan tenaga air juga masuk dalam peta jalan investasi nasional.
Data Kementerian Investasi menunjukkan kontribusi sektor EBT terhadap total investasi terus meningkat seiring dorongan transisi energi.
Artikel Terkait
Ketidakpastian Aturan Plasma Sebesar 20 Persen Sawit, GAPKI Desak Kepastian Hukum
Pertumbuhan 2021–2024 Diklaim 5 Persen, Mengapa Kesejahteraan Justru Semakin Memburuk?
Bambang Widjojanto Urai Dugaan Aliran Dana Korporasi BJB ke Selebritas, Apa Implikasinya?
Kasus Ridwan Kamil dan Korporasi BJB: 7 Catatan Penting soal Aliran Dana dan Hukum
Menkeu Purbaya Klarifikasi Keluhan di Danantara, Sistem Coretax Lolos Uji Langsung di Kantor Pusat
Tambang GM Belum Hasilkan Rupiah, BRMS Akui Masih Tahap Konstruksi Hingga 2026
Kenaikan Rp150 Ribu Biaya SIM Dipersoalkan, CBA Nilai Tak Transparan dan Berisiko Pungli Sistemik
Biaya Kesehatan SIM Naik 43 Persen, CBA Pertanyakan Aliran Dana ke Kas Negara Tanpa Kejelasan
Audit BPK Ungkap Kewajiban Administratif Tambang Nikel Pulau Gebe yang Belum Dipenuhi Korporasi
Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung Disiapkan Jadi Wamenkeu