Pemerintah menilai pengembangan EBT penting untuk menekan ketergantungan energi fosil dan menarik pembiayaan hijau global.
Baca Juga: Kontrak Karya Dipersempit, Tambang Gorontalo Minerals Masih Terjerat Polemik Hukum Berkepanjangan
Lonjakan Minat Data Center Dorong Infrastruktur Digital Nasional
Selain energi hijau, pemerintah mencatat peningkatan signifikan minat investasi pada sektor infrastruktur digital dan pusat data.
Rosan menyebut Indonesia kini intens berkomunikasi dengan korporasi hyperscaler global yang sebelumnya berinvestasi di Johor dan Thailand.
Menurutnya, kebutuhan data center meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi kecerdasan buatan.
Baca Juga: BPS Catat Paradoks Pemulihan Ekonomi, Kelas Atas Bertambah Saat Mayoritas Tertekan
Pemerintah berupaya menyediakan kepastian regulasi, pasokan listrik, serta konektivitas yang kompetitif.
Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bernilai lebih dari 200 miliar Dolar AS pada 2030.
Proyeksi tersebut memperkuat daya tarik investasi infrastruktur digital jangka panjang.
Baca Juga: Indikasi Emas Ditemukan di IUP 5.569 Hektar PT Kapuas Prima Coal, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
Hilirisasi Industri Perkuat Nilai Tambah Sumber Daya Nasional
Hilirisasi industri tetap menjadi kebijakan kunci pemerintah untuk mendorong nilai tambah sumber daya alam domestik.
Rosan menegaskan Indonesia tidak lagi berorientasi mengekspor bahan mentah tanpa pengolahan.
Ia menyebut hilirisasi mineral, energi, dan sektor strategis lainnya membuka peluang investasi manufaktur skala besar.
Baca Juga: Kompensasi Tambang Kabupaten Bogor Berlanjut, Pemprov Jawa Barat Siapkan Skema 3 Bulan
Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus disiapkan sebagai pusat produksi terintegrasi.
Artikel Terkait
Ketidakpastian Aturan Plasma Sebesar 20 Persen Sawit, GAPKI Desak Kepastian Hukum
Pertumbuhan 2021–2024 Diklaim 5 Persen, Mengapa Kesejahteraan Justru Semakin Memburuk?
Bambang Widjojanto Urai Dugaan Aliran Dana Korporasi BJB ke Selebritas, Apa Implikasinya?
Kasus Ridwan Kamil dan Korporasi BJB: 7 Catatan Penting soal Aliran Dana dan Hukum
Menkeu Purbaya Klarifikasi Keluhan di Danantara, Sistem Coretax Lolos Uji Langsung di Kantor Pusat
Tambang GM Belum Hasilkan Rupiah, BRMS Akui Masih Tahap Konstruksi Hingga 2026
Kenaikan Rp150 Ribu Biaya SIM Dipersoalkan, CBA Nilai Tak Transparan dan Berisiko Pungli Sistemik
Biaya Kesehatan SIM Naik 43 Persen, CBA Pertanyakan Aliran Dana ke Kas Negara Tanpa Kejelasan
Audit BPK Ungkap Kewajiban Administratif Tambang Nikel Pulau Gebe yang Belum Dipenuhi Korporasi
Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung Disiapkan Jadi Wamenkeu