• Sabtu, 18 April 2026

WFH ASN Jadi Langkah Strategis Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Tekanan Subsidi Energi Indonesia

Photo Author
Tim 24 Jam News, Indonesia 24 Jam
- Rabu, 1 April 2026 | 23:00 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Penggunaan kendaraan listrik operasional pemerintah  tetap diizinkan dalam kebijakan efisiensi mobilitas ASN nasional. (Dok. Instagram @airlanggahartarto_official)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Penggunaan kendaraan listrik operasional pemerintah tetap diizinkan dalam kebijakan efisiensi mobilitas ASN nasional. (Dok. Instagram @airlanggahartarto_official)

ASN juga diimbau beralih ke transportasi publik guna mendukung efisiensi energi serta mengurangi kepadatan lalu lintas di kota besar.

Peran Dunia Usaha dalam Mendukung Gerakan Nasional Hemat Energi

Pemerintah mengajak dunia usaha berpartisipasi dalam gerakan efisiensi energi melalui kebijakan kerja fleksibel yang disesuaikan kebutuhan operasional masing-masing korporasi.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman: Program B50 Siap Jalan, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia Tahun 2026

Pengaturan teknis bagi sektor swasta akan disampaikan melalui kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan agar implementasi tetap mempertimbangkan produktivitas industri.

Menurut Airlangga, sinergi pemerintah dan korporasi menjadi kunci keberhasilan transformasi budaya kerja yang lebih hemat energi.

Layanan Publik Vital Tetap Prioritas dengan Sistem Kerja Konvensional

Pemerintah memastikan sektor layanan publik strategis tetap bekerja normal demi menjaga stabilitas pelayanan masyarakat dan rantai pasok ekonomi nasional.

Baca Juga: Reformasi Perizinan Usaha Berlanjut, Pemerintah Luncurkan KBLI 2025 untuk Perkuat Daya Saing Investasi

Bidang kesehatan, keamanan, logistik, pangan, energi, industri, transportasi, serta keuangan termasuk sektor yang tidak menerapkan WFH.

Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi tetap berjalan tanpa mengganggu layanan dasar dan aktivitas ekonomi utama masyarakat.

Konteks Kebijakan Digitalisasi dan Efisiensi Birokrasi

Kebijakan WFH ASN melanjutkan agenda reformasi birokrasi yang sebelumnya menekankan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan efisiensi belanja negara.

Baca Juga: Tragedi Pasukan Garuda di Lebanon, Tiga Prajurit TNI Gugur Saat Jalankan Mandat Perdamaian PBB

Sejumlah pemberitaan media nasional sebelumnya mencatat pemerintah terus mendorong sistem kerja fleksibel sebagai bagian reformasi administrasi pemerintahan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap produktivitas ASN tetap terjaga sekaligus menciptakan pola kerja modern yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masa kini.****

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X