Namun praktik ilegal dapat mengurangi penerimaan tersebut, penegakan hukum menjadi kunci perbaikan tata kelola.
Kejagung menegaskan komitmen menuntaskan perkara ini secara transparan.
Baca Juga: Thomas Djiwandono ke BI, Juda Agung ke Kemenkeu: Skema Rotasi Fiskal Moneter Tahun 2026
Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran nasional, reformasi perizinan tambang dinilai mendesak demi keberlanjutan ekonomi.****
Artikel Terkait
BRMS Dihantam Isu Tambang, GM Belum Produksi Meski Gugatan Ditolak PTUN 2025
Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung Disiapkan Jadi Wamenkeu
Strategi Filantropi Warren Buffett: 150 Miliar Dolar AS Dikelola Anak Dengan Aturan Bulat
Warisan Terbesar Dunia: Skema Filantropi Warren Buffett Untuk 150 Miliar Dolar Amerika Serikat
Rp 2.100 Triliun Dibidik 2026, Ini Sektor Unggulan Investasi Versi Pemerintah Indonesia.
Kejar Pertumbuhan 8 Persen, Indonesia Pasang Target Investasi Rp 2.100 Triliun Nasional
RKAB 2026 Direvisi, PT Vale Hadapi Tantangan Kuota dan Proyek Smelter Terintegrasi Nasional
Kuota Nikel Ditekan Pemerintah, PT Vale Indonesia Kejar Kepastian Pasokan Proyek EV Global
Defisit Hampir 3 Persen, Utang Jatuh Tempo Menanti: Ketahanan Fiskal Indonesia Dipertanyakan
Kejagung Dalami Kasus Tambang Konawe Utara, Penggeledahan Dilakukan Januari 2026