Sementara penguatan penegakan hukum diperlukan untuk menekan peredaran rokok ilegal di berbagai daerah.
Baca Juga: Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Disegel di Batam Saat Stok Nasional Tembus 3,8 Juta Ton Bulog
Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kontribusi industri tembakau terhadap lapangan kerja dan penerimaan negara dalam situasi ekonomi yang masih bergejolak secara global.
Daya Saing Otomotif Dijaga dari Tekanan Overcapacity Tiongkok
Sektor otomotif menjadi perhatian karena pasar regional dan global sedang mengalami tekanan akibat overcapacity Tiongkok yang membuat harga kendaraan turun drastis di berbagai negara.
Purbaya mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menjaga daya saing produsen otomotif nasional.
Baca Juga: Penguatan Diplomasi: Mengapa RI Tambah Wakil Dubes di Beijing di Tengah Lonjakan Investasi Tiongkok
Agar tidak tergerus produk impor berharga sangat murah yang dapat melemahkan investasi jangka panjang.
Langkah ini termasuk penguatan insentif produksi, perbaikan rantai pasok, dan evaluasi bea masuk yang disesuaikan dengan kondisi industri.
Kebijakan Purbaya Strategis untuk Kurangi Risiko Industri
Strategi pemerintah perlu dilakukan mengingat arus masuk barang impor berbiaya rendah meningkat tajam di Asia Tenggara.
Baca Juga: Wacana Redenominasi: 10 Tahun Mandek, Ekonom Sebut Tidak Ada Urgensi Kebijakan Mata Uang Baru
Sektor otomotif, tekstil, dan tembakau membutuhkan kepastian kebijakan agar pelaku usaha mampu melakukan ekspansi tanpa terganggu distorsi pasar.
Tanpa langkah pengamanan seperti BMAD, BMTP, dan penataan kawasan berikat, industri manufaktur lokal akan menghadapi risiko penurunan utilisasi pabrik secara berkepanjangan.****
Artikel Terkait
Kawasan Konservasi Baru: Upaya Pelestarian Flora-Fauna di Gunung Galunggung Tasikmalaya
Mentan Sebut 250 Ton Beras Thailand Masuk Tanpa Izin, Pemerintah Selidiki Celah Pengawasan
Ketergantungan Impor Kedelai, DPR Minta Kementan Prioritaskan Lahan Tanam Sesuai Arahan Presiden
Tiga Era Politik Indonesia Dinilai Melenceng: Mahfud MD Bandingkan Orde Baru dan Reformasi Lewat Data Korupsi
Baju Bekas Ilegal Membanjir, Ekonom Soroti Risiko Industri Tekstil Rp100 Triliun
Setelah 15 Tahun Wacana Mandek, Redenominasi Rupiah Dinilai Tidak Menguntungkan Perekonomian
RI Perkuat Diplomasi: Penunjukan Wakil Dubes Baru untuk Optimalkan Investasi dan Perlindungan WNI
Batam Jadi Pintu Masuk Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Saat Indonesia Menuju Swasembada 2025
Kontraksi Ekonomi Papua Tengah Capai Minus 8 Persen, Ekspor Freeport Terganggu Imbas 2 Insiden
Investigasi Sungai Sekonyer Berujung Tindak 12 Pelaku PETI dengan Ancaman 15 Tahun Penjara