Ia menegaskan bandara yang berubah status harus menyiapkan seluruh fasilitas sebelum melayani penerbangan internasional agar tidak menimbulkan celah pengawasan negara.
Baca Juga: Alasan Syuriyah Menegaskan Keputusan Final Pemberhentian Ketum PBNU Gus Yahya
Menurutnya, transparansi kementerian menjadi penting untuk menjelaskan tahapan implementasi dan memperkuat akuntabilitas publik.
Kebutuhan Keterbukaan Data untuk Meredakan Polemik Publik
Luhut menekankan pentingnya membuka seluruh data terkait proses perizinan agar publik melihat perbedaan jelas antara izin bandara domestik era Jokowi dan penetapan internasional era Prabowo.
Ia menilai penjelasan berbasis dokumen resmi merupakan cara terbaik menghentikan salah tafsir dan memastikan kebijakaln tidak dijadikan alat perdebatan politik.
Baca Juga: Penggeledahan di 8 Lokasi: Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Pajak 2016–2020 yang Seret Dirut PT Djarum
Publik berhak mengetahui kronologi lengkap agar kepercayaan terhadap kebijakan transportasi tetap terjaga.****
Artikel Terkait
Rekor IHSG 8.602 Dicapai dalam Sehari: Mengapa Purbaya Yakin Pasar Menuju Tren 9.000?
Shortfall Pajak Meningkat, Komisi XI ‘Menekan’ dan Purbaya Ungkap Kelakar Soal Pajak Anggota DPR
Tumbler Hilang di KRL: Fakta Penting yang Memicu Polemik dan Sorotan Publik terhadap Etika Komuter
Fakta Baru Polemik PBNU: Sentilan Cak Imin, Risalah Syuriyah, dan Sikap Tegas Gus Yahya
Kasus Pajak 2016–2020: 8 Lokasi Digeledah, Dirut PT Djarum Dicegah, Dokumen & Aset Disita Kejagung
Silaturahmi Pengajian Mantan Surya di Menara Rungkut Berlangsung dengan Meriah dan Guyub
Kolaborasi 2 Jaringan Besar Hadirkan 36 Media untuk Tingkatkan Publikasi Korporasi Nasional
Polemik PBNU 26 November: Fakta Pemberhentian Gus Yahya dan Kendali di Tangan Rais Aam
Danantara Tegaskan Tolak Saham Gorengan, Ini 6 Data Kunci dalam Seleksi Investasi di BEI
Jokowi Tegaskan Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP, Hanya Resmikan Satu Bandara Pada 2018