Industri Nikel Bergejolak, Denda Administrasi Kepmen ESDM 391/2025 Dipersoalkan

FINI mencatat lebih dari 70 persen pasokan bijih nikel domestik berasal dari anggota asosiasi yang mengelola tambang berskala menengah dan kecil.

Baca Juga: 15 WNA Tiongkok, Drone Misterius, dan Dugaan Penyerangan ke Prajurit TNI di Tambang Ketapang

Ketidakpastian kebijakan berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku smelter, yang saat ini berjumlah lebih dari 40 unit di Indonesia.

Penjelasan Pemerintah Soal Kepmen ESDM Terbaru

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan denda administrasi bertujuan meningkatkan kepatuhan dan tata kelola pertambangan.

Pemerintah menilai sanksi administratif lebih proporsional dibandingkan penghentian operasi yang dapat mengganggu produksi nasional.

Baca Juga: Skema Kemitraan ESDM Hadapi Tambang Ilegal, Negara Terancam Rugi Triliunan Rupiah

Kementerian ESDM memastikan kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan tidak menghambat iklim usaha yang sehat.

Ruang Dialog dan Evaluasi Kebijakan ke Depan

APNI dan FINI mendorong pembentukan forum dialog reguler antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyempurnakan kebijakan teknis.

Baca Juga: 15 WNA Tiongkok Terlibat Penyerangan Tambang Ketapang, Keamanan Korporasi Disorot Tajam

Pelaku industri berharap kebijakan denda dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kondisi geografis wilayah tambang.

Indonesia saat ini menguasai sekitar 23 persen cadangan nikel dunia menurut data US Geological Survey 2024.

Keberlanjutan industri nikel dinilai bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kepastian investasi.****