INDONEISA24JAM.COM - Mampukah kerja sama migas lintas negara menjadi kunci Indonesia mengamankan pasokan energi jangka panjang di tengah gejolak global dan ketergantungan impor yang masih tinggi saat ini
Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi energi melalui pertemuan bilateral Wakil Menteri ESDM RI Yuliot Tanjung dengan Deputy Minister of Upstream Affairs Irak Basim Mohammed Kudhair di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis sektor hulu migas.
Baca Juga: BRI Merombak Direksi Lagi, Ini Daftar Super Lengkap Direksi Baru Hasil RUPSLB Tahun 2025
Sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada energi nasional dan agenda pembangunan Asta Cita pemerintah.
Kementerian ESDM menilai Irak sebagai mitra potensial mengingat negara tersebut memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 145 miliar barel atau terbesar kelima dunia.
Peran Strategis Pertamina dalam Pengelolaan Lapangan Migas Irak
Pemerintah mendorong keterlibatan korporasi PT Pertamina International EP sebagai pelaksana operasional di sektor hulu migas Irak.
Baca Juga: APNI-FINI Tolak Denda Administrasi Tambang, Risiko Tekan Investasi Nikel 2025
Saat ini, Pertamina International EP telah memiliki participating interest sebesar 20 persen pada salah satu lapangan minyak Irak yang sudah berproduksi.
Pemerintah Irak membuka peluang peningkatan peran Pertamina, termasuk pengelolaan lapangan eksisting secara langsung.
Peluang Eksplorasi Lapangan Baru Melalui Skema Joint Venture
Irak juga mengundang Indonesia untuk menjajaki eksplorasi lapangan minyak baru atau green field melalui skema Joint Venture.
Baca Juga: Target 2026: Presiden Prabowo Ingin Hentikan Impor Solar, Papua Disiapkan Mandiri Energi
Skema ini dinilai memberikan peluang peningkatan cadangan migas nasional tanpa ketergantungan pada eksplorasi domestik semata.
Model kerja sama ini juga memungkinkan pembagian risiko investasi serta percepatan transfer teknologi eksplorasi migas.
Artikel Terkait
Angka Pertumbuhan Tinggi, Dampak Rendah: Kritik Jusuf Kalla Terhadap Kebijakan Hilirisasi Nikel Nasional
Angka dan Nama Baru di PT Aneka Tambang Tbk: RUPSLB 2025 Tetapkan 6 Direksi dan 6 Komisaris
Prabowo Hentikan 100% Izin Tambang Dan Hutan, Lebih dari 1 Juta Hektare Konsesi Terancam Dievaluasi
Bentrok Tambang Emas Ketapang: 15 WNA Tiongkok Ditangkap, Aset Korporasi Mengalani Rusak
Skema Kemitraan Jadi Opsi ESDM Saat Tambang Ilegal Sebabkan Kerugian Hingga Triliunan
Dugaan Penyerangan Prajurit TNI, 15 WNA Tiongkok dan Kerusakan Aset Tambang Emas Ketapang
Tambang Ilegal dan Penyelundupan Masih Marak, Prabowo Sebut Oknum TNI-Polri Jadi Pelindung Kejahatan
Dari Hilir Hingga Lokal: Inalum Paparkan Dampak Ekonomi Hilirisasi Aluminium Di Kalimantan Barat.
Hentikan Impor Solar 2026, Strategi Presiden Prabowo Subianto Bangun Bioenergi Dari Papua
Industri Nikel Bergejolak, Denda Administrasi Kepmen ESDM 391/2025 Dipersoalkan