Polemik 211 Kasus MBG Meningkat, DPR Tekankan Kerentanan Anak dan Pentingnya Sertifikasi

INDONESIA24JAM.COM - Bagaimana mungkin program yang menyasar anak-anak sebagai kelompok rentan justru memunculkan insiden keracunan paling tinggi?

Apakah percepatan regulasi menjadi satu-satunya jalan untuk menutup celah keamanan pangan di daerah?

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan 211 kasus keracunan dalam program MBG sehingga menjadikan risiko keamanan pangan pada anak kembali menjadi perhatian nasional.

Baca Juga: Krisis Keamanan Pangan MBG: 48 Persen Kasus Berasal dari Program Gizi Anak Sekolah

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai temuan ini merupakan alarm keras yang menuntut penguatan pengawasan pemerintah daerah.

Ia menegaskan anak-anak sebagai kelompok penerima manfaat utama memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap makanan tidak layak.

Netty meminta pembinaan ulang pada dapur belum tersertifikasi serta penghentian sementara operasional untuk menekan risiko lanjutan.

Baca Juga: Banjir Lumpur Pomalaa 2025: WALHI Minta Pemerintah Hentikan Aktivitas Industri Berisiko Tinggi

Koordinasi Lintas Kementerian Didorong Percepat Penguatan Standar

Menko PMK Pratikno menyatakan persoalan sudah ditangani Menko Pangan Zulkifli Hasan melalui koordinasi lintas kementerian dalam rapat di Jakarta.

Ia menjelaskan koordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dilakukan untuk mempercepat evaluasi lintas sektor.

Pratikno berharap seluruh kementerian teknis memastikan kejadian serupa tidak berulang dan standar operasional terus ditingkatkan.

Baca Juga: BPS Catat Penurunan Harga Beras 1,12 Persen, Pemerintah Gandakan Stok Jelang Nataru

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan tepat di lapangan.

Tata Kelola SPPG Jadi Fokus Utama Revisi Standar Pengamanan

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan besar penerima dampak mencapai 11.640 orang sehingga pembenahan tata kelola harus dilakukan menyeluruh.