Pilkada Jalan Tengah Dengan Dua Tahap Legitimasi Dinilai Lebih Rasional Dan Terkendali

INDONESIA24JAM.COM - Apakah demokrasi lokal Indonesia harus terus membayar mahal ongkos politik yang kian tak terkendali?

Mungkinkah pilkada tetap demokratis tanpa terjebak praktik politik uang yang merusak legitimasi pemimpin daerah?

Gagasan Metode Campuran dalam Sistem Pilkada Indonesia

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai skema Pilkada Jalan Tengah sebagai alternatif serius untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal Indonesia.

Baca Juga: Akses Ilegal Akun Jadi Sorotan, INDODAX Beberkan Temuan Awal Isu Dana Pengguna Kripto

Menurut Didik, metode campuran ini menggabungkan legitimasi rakyat dan institusi melalui dua tahap pemilihan yang saling melengkapi.

Tahap pertama dilakukan secara elektoral melalui pemilihan legislatif, di mana tiga peraih suara terbanyak otomatis menjadi kandidat kepala daerah.

Tahap kedua bersifat institusional, ketika DPRD memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai kepala daerah definitif.

Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Sekotong: Lebih dari 1.000 Hektare Rusak, WNA Tiongkok Diduga Dalang

Legitimasi Elektoral Tetap Terjaga dalam Demokrasi Berlapis

Didik menegaskan bahwa metode ini tidak menghilangkan kedaulatan rakyat karena suara publik tetap menjadi fondasi utama pencalonan kepala daerah.

“Ini bukan pilkada tertutup ala Orde Baru, melainkan demokrasi berlapis dengan legitimasi elektoral dan institusional,” kata Didik.

Ia menyebut sistem dua tahap mampu menyaring kandidat populer sekaligus memastikan kelayakan melalui mekanisme perwakilan.

Baca Juga: APBN 2025 Tertekan Bunga Utang, Indef Wanti-Wanti Risiko Jebakan Fiskal

Model ini dinilai relevan di tengah maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung selama satu dekade terakhir.

Biaya Politik Mahal Dinilai Pemicu Korupsi Kepala Daerah

Didik menyoroti biaya pilkada langsung yang sangat tinggi sebagai sumber utama korupsi pasca-terpilih.